Insight

HomeTulisanKehutananFakta yang Menggelisahkan Tentang Penggundulan Hutan di Indonesia
Deforestasi-Hutan-Indonesia

Fakta yang Menggelisahkan Tentang Penggundulan Hutan di Indonesia

Baru-baru ini, Kementerian Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Menteri No. 633/2014, tentang penetapan angka acuan tingkat emisi hutan Indonesia (FREL). Menurut SK tersebut, angka acuan tingkat emisi untuk menghitung pengurangan gas rumah kaca (GRK) di sektor kehutanan di Indonesia adalah 0,816 miliar ton (gigaton – gt). Ketika angka emisi sebenarnya lebih rendah daripada angka acuan tingkat emisi, maka angka emisi tersebut dapat dikatakan berkurang.

Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari level angka emisi biasanya hingga 26% secara mandiri atau 41% dengan bantuan asing pada 2021.

Bagian terbesar dari pengurangan emisi ini diharapkan terjadi pada sektor kehutanan dan lahan terkait, terutama melalui pengurangan emisi dari penggundulan hutan dan degradasi hutan (REDD+).

SK yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan tersebut mengklaim bahwa angka yang ditetapkan diambil berdasarkan rata-rata emisi hutan pada periode 2000-2006 dan “juga dari proyeksi emisi hutan yang akan digunakan dalam pengembangan di luar kegiatan kehutanan sampai 2020”. Meski tujuan FREL secara konteks adalah pengurangan emisi secara nasional, namun pendekatan SK tersebut dalam menyelesaikan masalah terlihat sedikit tidak transparan karena tidak menguraikan dari mana angka yang muncul berasal atau bagaimana SK tersebut berhubungan dengan tingkat penggundulan hutan.

Ketika Indonesia memulai langkah implementasi REDD+ nasional ke tingkat berikutnya di tengah debat publik atas penggundulan hutan yang terus terjadi dan kebakaran hutan di provinsi Riau dan Kalimantan Barat yang rawan masalah, timbul pertanyaan yang cukup kritis, seperti: berapa standar angka sebenarnya dari penggundulan hutan negara di luar dari keputusan menteri?

Tentu saja pertanyaan tersebut sangat sulit dijawab bahkan secara ilmiah sekalipun. Bahkan politik membuat hal tersebut semakin rumit. Belum lama ini, mongabay.com, mengutip sebuah penelitian yang diterbitkan di Nature Climate Change oleh Belinda Margono et al (2014) dari Universitas Maryland (UMD), mengatakan bahwa Indonesia menjadi penggundul hutan terbesar di dunia.

Suatu penelitian yang menggunakan data satelit beresolusi tinggi menunjukkan, bahwa Indonesia kehilangan 15,8 juta hektar hutan antara tahun 2000 dan 2012 dimana 6 juta hektar atau 38 persen di antaranya berada di hutan alam yang tak terjamah dan terdegradasi. Angka tersebut mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2012, lebih tinggi dibandingkan penelitian sebelumnya, yaitu sekitar 850.000 hektar, dan diprediksi angka tersebut akan terus meningkat.

Sementara itu, pada tahun ini Kementerian Kehutanan melaporkan bahwa penggundulan hutan primer dan hutan sekunder diperkirakan sekitar 628.000 hektar (24.500 hektar hutan primer dan 603.500 hektar hutan sekunder, yang diyakini sama dengan “hutan yang belum terjamah” dan “hutan primer yang terdegradasi” berdasarkan Margono et al) di antara tahun 2011 dan 2012.

Sebuah penafsiran berbasis citra satelit biasanya menangkap citra gambar penggundulan hutan bruto (gross deforestation), penggundulan hutan bukan net (not net deforestation) dan sekaligus juga menangkapcitra gambar hutan yang bertumbuh kembali.

Hal ini lebih tinggi dari penggundulan hutan sekitar 400.000 hektar antara tahun 2009 dan 2011 seperti yang dilaporkan oleh kementerian pada 2012, tetapi lebih rendah 1,1 juta hektar dari yang dilaporkan dalam Komunikasi Nasional Kedua ke Rapat Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) untuk 2000-2005 periode (2010). Kementerian mengklaim bahwa penggundulan hutan di Indonesia mengalami penurunan.

Angka yang manakah yang benar? Untuk memahami ini, hal-hal yang akan disampaikan berikut berguna untuk memahami bagaimana data penggundulan hutan yang sama dapat menghasilkan perbedaan penafsiran, kesimpulan serta menyebabkan implikasi kebijakan yang berbeda.

Pertama, masalah ketepatan dan penafsiran. UMD menggunakan penafsiran digital, sedangkan Kementerian Kehutanan menggunakan metode klasifikasi visual, berdasarkan citra satelit Landsat dari 5, 7, dan LDCM (Landsat 8) menjadi 23 klasifikasi cakupan lahan. Metode ini digunakan oleh kementerian dari tahun 2000 sampai 2012. Untuk hasil penafsiran kedua-duanya, jelas penilaian akurasi perlu dilakukan.

Ketika penilaian akurasi telah dilakukan, maka langkah selanjutnya barulah menuju tahap penafsiran. Penafsiran digital lebih cepat, sementara metode visual memiliki risiko yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Bagaimanapun juga citra satelit adalah gambar bumi yang tampak dari atas. Penggunalah yang menafsirkan gambar berdasarkan tingkat resolusi gambar tersebut.

Selain itu, penafsiran berbasis citra satelit biasanya menangkap citra gambar penggundulan hutan bruto (gross deforestation), penggundulan hutan bukan net (not net deforestation), dan sekaligus juga menangkap citra gambar hutan yang bertumbuh kembali.

Kedua adalah definisi. Apa definisi hutan sebenarnya serta bagaimana hutan diklasifikasikan akan menentukan definisi penggundulan hutan.

Sebagai contoh, mendefinisikan hutan sebagai area yang rimbun dengan 30 persen kanopi (habitat zona atas yang dibentuk oleh mahkota pohon dewasa) akan menghasilkan berbagai wilayah hutan dan gambar penggundulan hutan yang berbeda dari daerah dengan 10 persen kanopi. Namun, dengan 30 persen kanopi, perkebunan karet pun dapat dianggap sebagai hutan.

Khusus di Indonesia, terdapat definisi yang berbasis pada kebijakan. Kementerian Kehutanan bekerja berdasarkan definisi yurisdiksi hutan yang mungkin cakupan area hutannya lebih kecil dari area hutan yang sebenarnya di negara ini.

Oleh karena itu angka penggundulan hutan mungkin hanya terbatas pada batas kawasan hutan secara yuridiksi yang dikurangi batas kawasan di luar hutan tersebut.

Jadi, apa yang dapat dilakukan untuk memperhitungkan angka penggundulan hutan secara terpadu di Indonesia? Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengelolaan Pembangunan (UKP4) telah menyelenggarakan diskusi untuk mengatasi masalah ini di awal 2013 dan 2014.

Pesan – pesan penting dari diskusi tersebut diantaranya. Pertama, angka yang berbeda diakui sebagai hasil dari perbedaan definisi dan metodologi.

Kedua, dibutuhkannya sumber data yang transparan untuk mencapai konsistensi, integritas, dan akuntabilitas. Dengan penyetingan data yang sama, siapa pun seharusnya mampu menciptakan kesimpulan yang sama meskipun dihasilkan oleh metodologi yang berbeda.

Khusus hal ini, terdapat rekomendasi untuk membandingkan peta yang dikelola oleh Departemen Kehutanan dan UMD, serta mengadopsi produk yang tersedia lainnya (seperti yang dihasilkan oleh Sistem Akuntansi Karbon Nasional Indonesia) untuk menuju kepada data kehutanan yang kuat dan terpadu, haruslah dipertahankan dengan cara melibatkan pemerintah daerah yang bertindak sebagai penjaga data hutan lokal sekaligus data universitas lokal.

UKP4 telah diminta untuk melanjutkan peran sebagai penyedia fasilitas, sedangkan dukungan teknologi disediakan oleh pihak yang ahli serta peduli, seperti Google dan Global Forest Watch. Sementara itu, Badan Pengelolaan REDD+ (BP REDD+) juga memfasilitasi transparansi data dan informasi.

Ketiga, terdapat kebutuhan dalam pendekatan terhadap masalah pendefinisian yang hanya berkonsentrasi pada area hutan yang tersisa. Dan yang lebih diprioritaskan yaitu penggundulan hutan bruto. Berdasarkan pendekatan secara sederhana, perlu adanya usulan secara transparan tentang perangkat dasar data untuk perhitungan FREL.

Pendekatan ini juga harus meninjau proses perhitungan penggundulan hutan saat ini yang diadopsi dalam draft standar nasional Indonesia tentang perubahan tutupan lahan. Nantinya, langkah-langkah tersebut akan bertujuan untuk mematuhi komitmen pengurangan emisi Indonesia dengan menggunakan metode yang kredibel.

Keempat, dikarenakan tidak adanya peraturan yang memberi wewenang kepada lembaga khusus pemerintah untuk menerbitkan FREL Indonesia, maka seluruh peserta telah sepakat bahwa semua lembaga harus mendukung lembaga terkait yang secara sukarela mengajukan FREL Indonesia.

Bersamaan dengan dikembangkannya FREL secara empiris mengikuti panduan metodologi dari UNFCCC dan REDD+, lembaga sukarela harus menyusun proposal melalui proses yang transparan, kolaboratif, dan inklusif.

Terakhir, lingkungan yang memiliki potensi perlu dikembangkan sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan meningkatkan tata kelola.

Bagaimana cara mewujudkan FREL Indonesia? Berapa angka sebenarnya dari penggundulan hutan di negara ini? Tentu saja hal tersebut bersifat teknis, daripada bersifat politik, atau sekedar pertanyaan.

Dilansir dari The Jakarta Post

Posted by Infrastructure/Urban Planning/Forestry
<p>Email: nirarta.samadhi@deliverology.org</p>

Leave a Comment