Insight

HomeTulisanKehutananLawan Pelecehan Negara dengan Kebijakan Satu Peta
Perkebunan-Teh-Tanah-Bukit

Lawan Pelecehan Negara dengan Kebijakan Satu Peta

Penyanderaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah pelecehan negara yang merendahkan wibawa negara. Adalah wajar jika Menteri Siti Nurbaya marah dan memprioritaskan penyelidikan atas PT APSL sebagai terduga pemrakarsa penyanderaan atas hal-hal perambahan kawasan hutan, pembakaran lahan dan penyanderaan aparat negara.

Kejadian tersebut mencerminkan sekali lagi lemahnya tata kelola penggunaan lahan kita. PT APSL sudah diketahui bermasalah sejak Juni 2014 ketika Komisi A DPRD Riau menuduhnya membuka kebun sawit di wilayah hutan lindung seluas 2.000 hektar sejak tahun 2009. Bahkan pada Agustus 2015 didepan majelis hakim, Pengadilan Tinggi Rokan Hilir, PT APSL mengaku tidak memiliki ijin usaha perkebunan sawit pada kawasan hutan yang berkategori hutan produksi. Diakui pula bahwa perusahaan tersebut tidak terdaftar pada dinas perkebunan setempat.

Pencatatan kegiatan penggunaan lahan adalah bagian dari tata kelola yang saat ini sedang diperbaiki antara lain melalui Peraturan Presiden 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Salah satu keluaran dari pelaksanaan peraturan ini adalah terbitnya Peta Pertanahan Skala Luas dibawah tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang (KATR). Ijin usaha perkebunan seperti yang seharusnya dimiliki PT APSL akan termuat dalam peta tersebut. Jika ijin usaha tersebut berasal dari eks kawasan hutan yang dikonversi statusnya menjadi non-hutan, maka seharusnya tercatat pada KLHK serta termuat dalam Peta Kawasan Hutan yang diinstruksikan untuk disediakan oleh KLHK melalui peraturan presiden tersebut.

Pada kasus penyanderaan PPNS KLHK oleh sekelompok masyarakat yang diindikasikan didorong oleh PT APSL setidaknya mengangkat ke permukaan tiga isu tata kelola lahan. Pertama, Indonesia masih belum memiliki basis data informasi geospasial terpadu yang memungkinkan adanya pencatatan dan pemutakhiran data dan informasi konsesi dan perijinan lahan secara lintas sektor atau kementerian. Kawasan hutan yang dikonversi menjadi non-hutan seharusnya tercatat dalam lajur pengurangan luas kawasan hutan di KLHK. Lahan non-hutan hasil konversi tersebut segera dicatat dalam lajur penambahan luas lahan non-hutan di KATR. Rekonsiliasi kedua catatan pada kedua kementerian masih belum mulus. Peta-peta yang digunakan untuk maksud tersebut masih perlu disinkronisasi untuk meniadakan lahan-lahan tidak bertuan. Ini adalah celah yang selama ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mengambil keuntungan tanpa mempedulikan dampaknya terhadap kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan dimana bidang lahan tersebut berada.

Kedua, dinas perkebunan yang de facto adalah perpanjangan Kementerian Pertanian, tidak selalu mencatat dengan baik ijin yang telah terbit termasuk letak, luasan dan bentuk-ukuran lahannya apalagi melakukan verifikasi fisik lapangan yang menyeluruh.

Dengan demikian, misalnya, data jumlah pekebun, luasan kebun, tingkat kematangan panen tanaman kebun tidak tercatat dengan baik. Akibatnya pencatatan hasil perkebunan tidak pernah akurat. Bantuan pemerintah untuk peningkatan produktivitas pekebun kecil jadi sulit dilakukan. Ini adalah celah yang dimanfaatkan untuk tidak membayar pungutan non-pajak. Catatan Kanwil Pajak di Riau menyebutkan adanya 1,1 juta hektar sawit terdaftar di Ditjen Pajak, padahal data resmi Dinas Perkebunan Riau menyatakan ada 2,3 juta hektar. Penelitian UKP4 (2014) di sembilan kabupaten pada tiga provinsi menunjukkan bahwa ketidakcermatan pencatatan semacam ini merugikan daerah sebesar 60-300%.

Ketiga, akibat perambahan hutan — apakah hutan lindung ataupun hutan produksi — untuk usaha perkebunan selama bertahun-tahun tanpa tindakan penertiban dan penegakan hukum menunjukkan telah mengerasnya persepsi pihak-pihak tertentu tentang pelaksanaan hukum. Ketiadaan pencatatan yang baik, peta yang tunggal untuk rujukan semua pihak, dan komunikasi horizontal lintas sektor serta vertikal lintas lapisan pemerintahan menyebabkan kontrol yang lemah atas lahan dan penggunaan lahan. Peta-peta pembuktian kepemilikan lahan berseliweran tanpa referensi geometrik dan kadastral yang akurat dan benar. Sebagai akibatnya hukum terkait penggunaan lahan dipandang ringan, dan hal ini tercermin dari adanya penyanderaan aparat negara.

Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang percepatannya difasilitasi melalui Peraturan Presiden 9/2016 akan menghasilkan data dan informasi geospasial yang kokoh, akuntabel dan berintegritas. Peraturan ini memuat klausula tentang sinkronisasi peta-peta untuk menuju satu peta. Sinkronisasi dan penyatuan ini akan mempermudah penggunaan data dan peta secara lintas sektor dan tingkatan pemerintahan.

Namun demikian, perlu dipastikan bahwa peta-peta tersebut telah melalui proses sinkronisasi dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan. Dalam kasus di atas, pemangku kepentingan terentang mulai dari KLHK, KATR, Dinas Perkebunan di provinsi dan kabupaten, pemerintah desa, pengusaha besar, hingga pekebun kecil dan masyarakat tempatan. Peraturan Presiden 9/2016 telah menyiratkan kebutuhan untuk melibatkan semua pihak namun masih belum secara kuat mendorong proses sinkronisasi pada tataran tapak. Dengan rentang pemangku kepentingan yang sedemikian lebar serta penuntasan masalah tanah yang melibatkan pelaku-pelaku dan obyek masalah di tapak, maka sinkronisasi berbagai batas-batas –wilayah konsesi, batas desa, wilayah hutan adat, wilayah mukim masyarakat tempatan, petak-petak pekebun kecil, batas kawasan hutan lindung, dan wilayah diatas lahan lainnya—perlu dilakukan di tapak, di lapangan, bersama-sama seluruh pemangku kepentingan termasuk penegak hukum, calo, preman, tetua adat, kepala desa, dan pelaku kunci lainnya.

Proses sinkronisasi multipihak dengan situasi dimana ada posisi asimetri –baik dalam konteks relasi kuasa maupun psikososial—maka perlu peran bijak pemerintah untuk menciptakan kesimetrisan posisi para pihak. Tanpa itu dialog dan komunikasi akan buntu dan memberikan harapan kosong atas penyelesaian berbagai tumpang tindih dalam aspek dan urusan pengelolaan lahan.

Jika negara sungguh-sungguh memfasilitasi dialog dan komunikasi untuk sinkronisasi batas-batas wilayah, peta-peta, data dan informasi geospasial lainnya pada tataran tapak, maka Satu Peta akan benar-benar menjadi satu-satunya peta yang dimiliki, diakui dan digunakan oleh semua pemangku kepentingan. Dengan Satu Data dan Satu Peta yang kokoh maka pengelolaan lahan akan jauh lebih memiliki kepastian. Wibawa negara akan kokoh karenanya.

Posted by Infrastructure/Urban Planning/Forestry
<p>Email: nirarta.samadhi@deliverology.org</p>

Leave a Comment