Revolusi Mental merupakan gagasan Presiden Joko Widodo yang mengagungkan kembali gagasan Presiden Soekarno pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1956. “Dalam kehidupan sehari-hari, praktek revolusi mental adalah menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong”. Dalam konteks pemerintahan agar membangun perilaku berorientasi kemajuan dan hal modern, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Para pemimpin dan aparat negara menjadi pelopor untuk menggerakan revolusi mental, dimulai dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Instansi (K/L/I). Sebagai pelopor gerakan Revolusi Mental, pemerintah lewat K/L/I harus melakukan diantaranya tetapi tidak terbatas pada: bersinergi, membangun manajemen isu, dan penguatan kapasitas aparat negara.

Tulisan ini disusun berdasarkan observasi pada saat melakukan kegiatan
transformasi di pemerintahan, khususnya di tingkat K/L/I baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam menjalankan kegiatan transformasi tersebut, ditemui beberapa tantangan dikarenakan perbedaan cara berpikir, perilaku, dan tata kelola yang belum efisien. Oleh karena itu, sesuai dengan arahan Presiden untuk melakukan Revolusi Mental tidak terkecuali terhadap seluruh K/L/I dan Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa seluruh aspek pemerintahan harus berintegritas, bersinergi, dan menguatkan kapasitas serta kapabilitas ASN, maka berikut adalah usulan perubahan utama yaitu: Tata kelola organisasi berbasis Kinerja,

Tata kelola organisasi berbasis Shared Services, dan

1. Tata kelola Perencanaan Terintegrasi.

2. Tata kelola organisasi berbasis Shared Services, dan

3. Tata kelola Perencanaan Terintegrasi.

Untuk menjadi organisasi berbasis Kinerja, berikut adalah dasar yang diusulkan yaitu perubahan dalam:

• Penetapan Nilai Dasar dan Budaya K/L/I,
• Rekrutmen dan Seleksi,
• Pengembangan Kemampuan Pegawai,
• Penilaian Kinerja Pegawai, dan
• Pengembangan Karir.

Agar Revolusi Mental menjadi kenyataan, transformasi tidak boleh berhenti di organisasi berbasis kinerja, tapi perlu dilanjutkan dengan perubahan organisasi berbasis shared services. Konsep shared services terutama untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat penunjang atau kegiatan-kegiatan back-office seperti:

1. Teknologi Informasi (TI),
2. Sumber Daya Manusia (SDM),
3. Keuangan, dan
4. Pengadaan

Diharapkan dengan perubahan tata kelola dengan menerapkan konsep shared services di lingkungan pemerintahan maka revolusi mental dalam arti sesungguhnya akan terjadi yaitu:

• Minimalisasi silo mentality (keengganan untuk bekerja sama lintas instansi) 
• Menerapkan dan memastikan standar best practice dipergunakan di setiap K/L/I
• Meningkatkan sinergi antar K/L/I sehingga tercipta efisiensi dan pelayanan yang baik bagi masyarakat

Perencanaan memegang peranan sangat penting dalam pembangunan negara. Tanpa perencanaan yang baik seringkali terjadi hasil dari program/kegiatan pemerintah tidak tepat sasaran, menimbulkan kerugian, atau bahkan mangkrak. Untuk membuat perencanaan yang baik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebaiknya membuat sebuah perencanaan terintegrasi (integrated planning) didukung dengan kemampuan teknologi informasi.

Secara umum, perencanaan terintegrasi tergambar dari framework pada Gambar 2 yang komponen utamanya adalah Pemodelan Dinamis (Dynamic Modelling), Transparansi, dan Sinergi. 

Perlu dibentuk Pemodelan Dinamis yang merupakan sebuah sistem pemodelan yang menggambarkan interaksi dan keterkaitan antar berbagai parameter, sasaran strategis, dan indikator kinerja. Apabila seluruh K/L/I telah mempunyai pemodelan dinamis, maka Bappenas selanjutnya menghubungkan keseluruhan parameter yang saling berkaitan antar seluruh K/L/I.

Transparansi perhitungan target-target dalam rencana strategis meningkatkan kolaborasi antara Bappenas dan K/L/I. Di saat bersamaan antar K/L/I dengan dibantu Bappenas, dapat berkomunikasi mengenai rencana-rencana strategis yang saling berkaitan. Integrasi Sistem Informasi/Aplikasi perencanaan diperlukan di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 

Sinergi. Perencanaan setiap kegiatan seringkali bukan hanya merupakan usaha suatu K/L/I melainkan usaha terpadu antar K/L/I. Bentuk awal dari Sinergi dapat berupa forum diskusi/komunikasi perencanaan lintas K/L/I yang dapat disebut sebagai Forum Perencanaan.

Perubahan lain yang perlu terjadi dalam tata kelola perencanaan adalah:

• Perubahan pola pikir bahwa besarnya persentase realisasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) bukan sebagai indikator keberhasilan sebuah Kementerian/Lembaga. Keberhasilan program/kegiatan harus dilihat dari outcome yang tercapai dan output yang terukur secara jelas dengan anggaran sekecil-kecilnya. 
• Perubahan pola pikir mengenai pentingnya studi kelayakan dan efektifitas penggunaan anggaran, dapat membantu dalam memilih program/kegiatan yang benar-benar memberikan dampak optimal bagi negara.

Demikian adalah beberapa pemikiran yang diharapkan dapat merubah cara pikir dan cara kerja pemerintah Indonesia sebagai bagian Revolusi Mental.

Jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang tulisan ini, silakan menghubungi IDeA untuk kesempatan memperoleh konten yang lebih lengkap atau menjadwalkan diskusi terkait topik tersebut. Permintaan konten/diskusi akan ditinjau satu per satu.