Author : Institut Deliverologi Indonesia

HomeArticles Posted by Institut Deliverologi Indonesia
Read More
Corporate-Criminal-Liability

Corporate Criminal Liability: Tantangan dan Peluang Bagi Pelaku Bisnis

Korporasi sebagai entitas atau subyek hukum, pada satu sisi, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional diakui cukup besar. Pada sisi lain, tidak sedikit korporasi melakukan tindak-tindak pidana (corporate crime) yang dampak kerugiannya terhadap negara dan masyarakat juga besar. Saat ini penegakan hukum terhadap korporasi-korporasi nakal masih menemui kendala-kendala hukum. Jikapun ada yang terjerat, itu lebih karena faktor keberanian jaksa dan hakim dalam melakukan terobosan.

Salah satu kendala hukum termaksud adalah absennya standar baku beracara di pengadilan. Sejumlah undang-undang (UU), seperti UU Antikorupsi dan UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, memang telah mencantumkan tanggung jawab perusahaan dalam kasus pidana. Tapi, Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur secara khusus cara penyidikan dan penuntutan atas korporasi.

Mahkamah Agung (MA) baru-baru ini menerbitkan Peraturan MA (Perma) Nomor 13/2016 tentang Tata-cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Ditandatangani oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali pada 21 Desember 2016, Perma ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum acara tentang pidana korporasi.

Peraturan ini mengatur, manakala sebuah korporasi diduga melakukan tindak pidana, maka penegak hukum akan meminta pertanggungjawaban hukum kepada seseorang yang tercatat pada akta korporasi sebagai penanggung jawab korporasi tersebut, pengendali dan bahkan penerima manfaat meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar. Cara memanggil dan memeriksa korporasi sebagai saksi kasus pidana serta siapa yang mewakilinya merupakan hal baru dalam Peraturan ini.

Peraturan juga menjabarkan, sebuah korporasi bisa dipidana jika memenuhi tiga syarat: (1) korporasi mendapat keuntungan dari tindak pidana, (2) korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, dan (3) korporasi tidak mencegah sebuah tindak pidana, termasuk mengabaikan aturan yang berlaku.

Bagi korporasi, regulasi yang digodok lebih kurang satu tahun ini tentu menjadi tantangan dan peluang yang harus segera dipahami dan dilaksanakan. Peraturan ini menjadi warning system bagi korporasi untuk lebih mengedepankan praktik-praktik bisnis yang terpuji (good corporate governance) di Indonesia, termasuk dengan menghindari tindak pidana korupsi, suap dan tindak pidana lain.

Dalam kerangka memberikan pemahaman yang lebih luas menyangkut peraturan ini, bekerja sama dengan Indonesia Business Link (IBL), Institute Deliverologi Indonesia (IDeA) akan menggelar seminar bertajuk “Corporate Criminal Liability: Tantangan dan Peluang bagi Pelaku Bisnis”.

Corporate-Criminal-Liability-Poster

Read More
Ringkasan-Teknis-Pertumbuhan-Ekonomi-Ramah-Iklim

Ringkasan Teknis: Pertumbuhan Ekonomi Ramah Iklim

Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Setelah krisis finansial Asia pada tahun 1997-1998 dan kembalinya demokrasi, Indonesia memperlihatkan kemajuan sosial-ekonomi yang menakjubkan. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7 persen dari tahun 2003 sampai 2012. Tingginya pertumbuhan ekonomi ini membantu Indonesia “naik kelas” menjadi negara berpendapatan menengah. Indonesia kini dapat berbangga sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan salah satu negara anggota kelompok ekonomi internasional G-20. Pertumbuhan Indonesia yang luar biasa juga membantu memangkas tingkat kemiskinan dari 24 menjadi 12 persen pada perioda 1999 – 2012. Diperkirakan, Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar ketujuh, keenam, bahkan kelima pada 2030.

Memilih arah pertumbuhan ekonomi ramah iklim adalah sebuah kesempatan memilih arah pertumbuhan ekonomi yang efisien dan produktif. Berbeda dengan paradigma yang terlanjur dipercaya oleh banyak perencana ekonomi negara-negara berkembang, pertumbuhan ekonomi ramah iklim bukanlah ekonomi mahal yang akan mengganggu pembangunan, tetapi justru sebaliknya. Bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana Indonesia menyikapi tantangan perubahan iklim dalam perencanaan ekonominya?

Read More
Institut-Deliverologi-Indonesia

Deliverologi: Memandu Publik dalam Memastikan Terwujudnya Janji Pemerintah

Institut Deliverologi Indonesia (IDeA), sebuah lembaga independen yang berfokus pada pengembangan analisis, sistem dan rekomendasi dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat hari ini diluncurkan bersamaan dengan sumbangsih buku pertamanya “Deliverologi: Panduan Bagi Publik.” Melalui buku ini, IDeA yang dimotori oleh sekelompok individu berjam terbang tinggi dalam merintis prakarsa strategis serta memantau dan mengurai sumbatan implementasi program pemerintah, berupaya menyediakan kompas sekaligus pemantik bagi publik dalam memastikan terwujudnya janji-janji pemerintah.

Hadir di acara ini sebagai pembicara Pendiri IDeA Prof. Kuntoro Mangkusubroto, Wakil Presiden ke-11 RI Prof. dr. Boediono, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang, dan Direktur Eksekutif Kemitraan (Partnership for Government Reform) Monica Tanuhandaru.

“Paradigma usang pemerintah sebagai “pamong praja”—pihak yang memerintah— harus diubah menjadi pihak yang melayani, bukan sebaliknya. Jadi, akal sehatnya adalah: publiklah tuan dan mandor sesungguhnya dari (program atau proyek) pemerintah.” Ungkap Prof. Kuntoro Mangkusubroto, pendiri IDeA. “Dalam konteks inilah buku ‘Deliverologi: Panduan bagi Publik’ di tangan Anda ini kami susun. Ini semacam kompas atau panduan bagi publik dalam memastikan bahwa “pelayan”- nya benar-benar bekerja, andal. Perencanaan dan realisasinya nyambung serta terukur sehingga output dan, syukur-syukur, outcome-nya bagus dari sisi kuantitas maupun kualitas.”

Segitiga Deliverologi atau tiga perangkat intervensi, yang menjadi resep utama, untuk mewujudkan janji-janji pemerintah yaitu pemantauan kinerja, penguraian sumbatan atau debottlenecking, dan partisipasi publik menjadi sajian utama bagi para pembaca. Sejumlah praktik deliverologi berupa inovasi dan gerakan yang telah teruji sepanjang kiprah para anggota IDeA khususnya di Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) juga diuraikan sebagai model panutan bagi publik maupun pemerintah.

Sejumlah 150 buku dibagikan pada para peserta hari ini yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pemuda, akademisi dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, serta lebih dari 20 organisasi masyarakat sipil. Versi digital juga tersedia untuk diunduh secara daring tanpa biaya di situs IDeA guna memastikan tersampaikan seluas-luasnya manfaat buku ini.

Kedepan IDeA akan terus berupaya mengisi kesenjangan antara kebijakan dan realisasinya melalui kemitraan dengan dua aktor utama penentu mutu sebuah kebijakan, yakni pemerintah dan masyarakat melalui organisasi masyarakat sipil.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: info@deliverology.org.