Keadilan untuk Semua & Penegakan Hukum

Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian penting dari pencapaian kesejahteraan bangsa. Pertumbuhan ekonomi tidaklah cukup berarti tanpa adanya pembenahan sektor hukum, mulai dari pembentukan hukum hingga implementasinya. Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia di dalam bidang hukum sangat beragam: korupsi, tumpang-tindih regulasi, cacatnya implementasi regulasi, minimnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum, sampai dengan permasalahan efektivitas penegakan hukum. Permasalahan yang kadang dilupakan adalah bagaimana melaksanakan aturan di lapangan untuk mencapai tujuannya.

” … Tujuan adanya hukum tidak serta merta tercapai dengan tertulisnya aturan. Jika hukum tidak dapat menterjemahkan arah kebijakan dan tidak dapat diimplementasikan dengan efektif, maka hukum hanya akan menjadi constraint, alih-alih sebagai enabler untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama … “

Dalam sektor ini, IDeA dapat membantu baik pemerintah maupun masyarakat terkait pembentukan hukum sampai dengan impelementasinya. Dari sisi pembentukan hukum, IDeA dapat membantu mendesain proses partisipasi masyarakat, review regulasi sektor, serta simulasi implementasi kebijakan yang akan dituangkan ke dalam bentuk regulasi untuk mendeteksi potensi permasalahan dan mengidentifikasi solusi. Dari sisi penegakan hukum, IDeA dapat mendukung perbaikan sistem dan business process, pembangunan kapasitas penegak hukum, pembangunan koordinasi dan rantai kerja pihak terkait, serta formulasi strategi peningkatan efektivitas penegakan hukum pada sektor.

Mengingat korupsi masih merupakan salah satu narasi utama Indonesia, IDeA khususnya berkomitmen untuk membantu pemerintah maupun masyarakat untuk mengembangkan tools dan strategi antikorupsi, rekomendasi potensi korupsi pada sektor, serta edukasi.

Tenaga profesional IDeA memiliki pengalaman dalam melaksanakan berbagai inisiatif dan program Keadilan untuk Semua & Penegakan Hukum, antara lain:

  • Review Regulasi dalam Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Investasi, Energi, dan Pembentukan Peraturan
  • Pemberantasan Mafia Hukum, Termasuk Reformasi Lapas
  • Strategi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi
  • Strategi Asset Recovery di Dalam dan Luar Negeri
  • Pemberantasan Illegal, Unregulated, Unreported Fishing
  • Strategi Arbitrase Internasional
  • Desain dan Implementasi Program Kesejahteraan, Termasuk Healthcare (BPJS)