Insight

Read More
Peta-Indonesia

Going beyond tolerance: Accepting diversity

Growing up Muslim in Indonesia is a privilege. It is not hard to live as a member of the majority, and this can lead us to have a narrowed worldview, usually at the expense of minorities.

Are Muslims and Javanese the majority in Indonesia? Probably. What about Chinese and Christians? Probably the minority. Shiites or Ahmadi? Probably marginalized.

With privilege comes a responsibility to speak up for fairness, against injustice.

Read More
Corporate-Criminal-Liability

Corporate Criminal Liability: Tantangan dan Peluang Bagi Pelaku Bisnis

Korporasi sebagai entitas atau subyek hukum, pada satu sisi, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional diakui cukup besar. Pada sisi lain, tidak sedikit korporasi melakukan tindak-tindak pidana (corporate crime) yang dampak kerugiannya terhadap negara dan masyarakat juga besar. Saat ini penegakan hukum terhadap korporasi-korporasi nakal masih menemui kendala-kendala hukum. Jikapun ada yang terjerat, itu lebih karena faktor keberanian jaksa dan hakim dalam melakukan terobosan.

Read More
Perkebunan-Teh-Tanah-Bukit

Lawan Pelecehan Negara dengan Kebijakan Satu Peta

Penyanderaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah pelecehan negara yang merendahkan wibawa negara. Adalah wajar jika Menteri Siti Nurbaya marah dan memprioritaskan penyelidikan atas PT APSL sebagai terduga pemrakarsa penyanderaan atas hal-hal perambahan kawasan hutan, pembakaran lahan dan penyanderaan aparat negara.

Read More
Institut-Deliverologi-Indonesia

Sensus Ekonomi: Akurasi Data dan Kebijakan Salah

Dalam pencanangan Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara akhir April lalu, Presiden Joko Widodo, antara lain, menyebutkan bahwa data pangan tidak akurat. Ketidakakuratan data dapat menyebabkan setidaknya kesalahan perencanaan dan alokasi sumber daya pembangunan yang tidak efisien. Situasi ini adalah cerminan dari narasi besar tentang peran kunci data yang berkualitas dalam pembangunan. Data akurat, mutakhir, lengkap, dan terbuka sehingga dapat diakses luas merupakan prasyarat bagi pengelolaan pembangunan yang bermutu dan bagi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan yang partisipatif.

Read More
Jokowi-di-Hutan-Terbakar

Tata Ruang Indonesia untuk Pembangunan Rendah Karbon

Data pada buku Statistik Kementerian Kehutanan 2013 menunjukkan bahwa sekitar 29,8 juta hektare kawasan hutan sudah tidak lagi memiliki kondisi biofisik hutan atau dalam kondisi terdegradasi. Adapun 15,3 juta hektare lebih kawasan non-hutan berupa hutan produksi konversi (HPK) dan area penggunaan lain (APL) adalah berupa hutan alam yang masih utuh dengan keanekaragaman hayati sangat tinggi.

Read More
Ringkasan-Teknis-Pertumbuhan-Ekonomi-Ramah-Iklim

Ringkasan Teknis: Pertumbuhan Ekonomi Ramah Iklim

Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Setelah krisis finansial Asia pada tahun 1997-1998 dan kembalinya demokrasi, Indonesia memperlihatkan kemajuan sosial-ekonomi yang menakjubkan. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7 persen dari tahun 2003 sampai 2012. Tingginya pertumbuhan ekonomi ini membantu Indonesia “naik kelas” menjadi negara berpendapatan menengah. Indonesia kini dapat berbangga sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan salah satu negara anggota kelompok ekonomi internasional G-20. Pertumbuhan Indonesia yang luar biasa juga membantu memangkas tingkat kemiskinan dari 24 menjadi 12 persen pada perioda 1999 – 2012. Diperkirakan, Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar ketujuh, keenam, bahkan kelima pada 2030.

Read More
Institut-Deliverologi-Indonesia

Deliverologi: Memandu Publik dalam Memastikan Terwujudnya Janji Pemerintah

Institut Deliverologi Indonesia (IDeA), sebuah lembaga independen yang berfokus pada pengembangan analisis, sistem dan rekomendasi dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat hari ini diluncurkan bersamaan dengan sumbangsih buku pertamanya “Deliverologi: Panduan Bagi Publik.” Melalui buku ini, IDeA yang dimotori oleh sekelompok individu berjam terbang tinggi dalam merintis prakarsa strategis serta memantau dan mengurai sumbatan implementasi program pemerintah, berupaya menyediakan kompas sekaligus pemantik bagi publik dalam memastikan terwujudnya janji-janji pemerintah.

Read More
Open-Government-Banner

Menciptakan Jaringan Bagi Para Pembuat Perubahan

Selasa 30 September menandai hari terakhir bagi Indonesia sebagai ketua gerakan Open Government Partnership (OGP). Peran tersebut akan dialihkan kepada Meksiko mulai tanggal 1 Oktober. Sebagian dari kita berada di New York bersama-sama pada hari Rabu lalu untuk merayakan ulang tahun OGP yang ketiga, yang telah berkembang dari semula diikuti oleh 8 negara hingga bertambah menjadi 65 negara.

Tahun ini saja, Tunisia, Perancis, dan Bosnia Herzegovina resmi telah bergabung dengan OGP. Pada acara tersebut, kami juga meluncurkan strategi OGP empat tahunan untuk memastikan bahwa gerakan kita memberikan dampak yang nyata bagi warga masyarakat.

Read More
Deforestasi-Hutan-Indonesia

Fakta yang Menggelisahkan Tentang Penggundulan Hutan di Indonesia

Baru-baru ini, Kementerian Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Menteri No. 633/2014, tentang penetapan angka acuan tingkat emisi hutan Indonesia (FREL). Menurut SK tersebut, angka acuan tingkat emisi untuk menghitung pengurangan gas rumah kaca (GRK) di sektor kehutanan di Indonesia adalah 0,816 miliar ton (gigaton – gt). Ketika angka emisi sebenarnya lebih rendah daripada angka acuan tingkat emisi, maka angka emisi tersebut dapat dikatakan berkurang.

Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari level angka emisi biasanya hingga 26% secara mandiri atau 41% dengan bantuan asing pada 2021.