Category : Kehutanan

HomeTulisanArchive by Category "Kehutanan"
Read More
Perkebunan-Teh-Tanah-Bukit

Lawan Pelecehan Negara dengan Kebijakan Satu Peta

Penyanderaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah pelecehan negara yang merendahkan wibawa negara. Adalah wajar jika Menteri Siti Nurbaya marah dan memprioritaskan penyelidikan atas PT APSL sebagai terduga pemrakarsa penyanderaan atas hal-hal perambahan kawasan hutan, pembakaran lahan dan penyanderaan aparat negara.

Kejadian tersebut mencerminkan sekali lagi lemahnya tata kelola penggunaan lahan kita. PT APSL sudah diketahui bermasalah sejak Juni 2014 ketika Komisi A DPRD Riau menuduhnya membuka kebun sawit di wilayah hutan lindung seluas 2.000 hektar sejak tahun 2009. Bahkan pada Agustus 2015 didepan majelis hakim, Pengadilan Tinggi Rokan Hilir, PT APSL mengaku tidak memiliki ijin usaha perkebunan sawit pada kawasan hutan yang berkategori hutan produksi. Diakui pula bahwa perusahaan tersebut tidak terdaftar pada dinas perkebunan setempat.

Pencatatan kegiatan penggunaan lahan adalah bagian dari tata kelola yang saat ini sedang diperbaiki antara lain melalui Peraturan Presiden 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Salah satu keluaran dari pelaksanaan peraturan ini adalah terbitnya Peta Pertanahan Skala Luas dibawah tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang (KATR). Ijin usaha perkebunan seperti yang seharusnya dimiliki PT APSL akan termuat dalam peta tersebut. Jika ijin usaha tersebut berasal dari eks kawasan hutan yang dikonversi statusnya menjadi non-hutan, maka seharusnya tercatat pada KLHK serta termuat dalam Peta Kawasan Hutan yang diinstruksikan untuk disediakan oleh KLHK melalui peraturan presiden tersebut.

Pada kasus penyanderaan PPNS KLHK oleh sekelompok masyarakat yang diindikasikan didorong oleh PT APSL setidaknya mengangkat ke permukaan tiga isu tata kelola lahan. Pertama, Indonesia masih belum memiliki basis data informasi geospasial terpadu yang memungkinkan adanya pencatatan dan pemutakhiran data dan informasi konsesi dan perijinan lahan secara lintas sektor atau kementerian. Kawasan hutan yang dikonversi menjadi non-hutan seharusnya tercatat dalam lajur pengurangan luas kawasan hutan di KLHK. Lahan non-hutan hasil konversi tersebut segera dicatat dalam lajur penambahan luas lahan non-hutan di KATR. Rekonsiliasi kedua catatan pada kedua kementerian masih belum mulus. Peta-peta yang digunakan untuk maksud tersebut masih perlu disinkronisasi untuk meniadakan lahan-lahan tidak bertuan. Ini adalah celah yang selama ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mengambil keuntungan tanpa mempedulikan dampaknya terhadap kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan dimana bidang lahan tersebut berada.

Kedua, dinas perkebunan yang de facto adalah perpanjangan Kementerian Pertanian, tidak selalu mencatat dengan baik ijin yang telah terbit termasuk letak, luasan dan bentuk-ukuran lahannya apalagi melakukan verifikasi fisik lapangan yang menyeluruh.

Dengan demikian, misalnya, data jumlah pekebun, luasan kebun, tingkat kematangan panen tanaman kebun tidak tercatat dengan baik. Akibatnya pencatatan hasil perkebunan tidak pernah akurat. Bantuan pemerintah untuk peningkatan produktivitas pekebun kecil jadi sulit dilakukan. Ini adalah celah yang dimanfaatkan untuk tidak membayar pungutan non-pajak. Catatan Kanwil Pajak di Riau menyebutkan adanya 1,1 juta hektar sawit terdaftar di Ditjen Pajak, padahal data resmi Dinas Perkebunan Riau menyatakan ada 2,3 juta hektar. Penelitian UKP4 (2014) di sembilan kabupaten pada tiga provinsi menunjukkan bahwa ketidakcermatan pencatatan semacam ini merugikan daerah sebesar 60-300%.

Ketiga, akibat perambahan hutan — apakah hutan lindung ataupun hutan produksi — untuk usaha perkebunan selama bertahun-tahun tanpa tindakan penertiban dan penegakan hukum menunjukkan telah mengerasnya persepsi pihak-pihak tertentu tentang pelaksanaan hukum. Ketiadaan pencatatan yang baik, peta yang tunggal untuk rujukan semua pihak, dan komunikasi horizontal lintas sektor serta vertikal lintas lapisan pemerintahan menyebabkan kontrol yang lemah atas lahan dan penggunaan lahan. Peta-peta pembuktian kepemilikan lahan berseliweran tanpa referensi geometrik dan kadastral yang akurat dan benar. Sebagai akibatnya hukum terkait penggunaan lahan dipandang ringan, dan hal ini tercermin dari adanya penyanderaan aparat negara.

Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang percepatannya difasilitasi melalui Peraturan Presiden 9/2016 akan menghasilkan data dan informasi geospasial yang kokoh, akuntabel dan berintegritas. Peraturan ini memuat klausula tentang sinkronisasi peta-peta untuk menuju satu peta. Sinkronisasi dan penyatuan ini akan mempermudah penggunaan data dan peta secara lintas sektor dan tingkatan pemerintahan.

Namun demikian, perlu dipastikan bahwa peta-peta tersebut telah melalui proses sinkronisasi dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan. Dalam kasus di atas, pemangku kepentingan terentang mulai dari KLHK, KATR, Dinas Perkebunan di provinsi dan kabupaten, pemerintah desa, pengusaha besar, hingga pekebun kecil dan masyarakat tempatan. Peraturan Presiden 9/2016 telah menyiratkan kebutuhan untuk melibatkan semua pihak namun masih belum secara kuat mendorong proses sinkronisasi pada tataran tapak. Dengan rentang pemangku kepentingan yang sedemikian lebar serta penuntasan masalah tanah yang melibatkan pelaku-pelaku dan obyek masalah di tapak, maka sinkronisasi berbagai batas-batas –wilayah konsesi, batas desa, wilayah hutan adat, wilayah mukim masyarakat tempatan, petak-petak pekebun kecil, batas kawasan hutan lindung, dan wilayah diatas lahan lainnya—perlu dilakukan di tapak, di lapangan, bersama-sama seluruh pemangku kepentingan termasuk penegak hukum, calo, preman, tetua adat, kepala desa, dan pelaku kunci lainnya.

Proses sinkronisasi multipihak dengan situasi dimana ada posisi asimetri –baik dalam konteks relasi kuasa maupun psikososial—maka perlu peran bijak pemerintah untuk menciptakan kesimetrisan posisi para pihak. Tanpa itu dialog dan komunikasi akan buntu dan memberikan harapan kosong atas penyelesaian berbagai tumpang tindih dalam aspek dan urusan pengelolaan lahan.

Jika negara sungguh-sungguh memfasilitasi dialog dan komunikasi untuk sinkronisasi batas-batas wilayah, peta-peta, data dan informasi geospasial lainnya pada tataran tapak, maka Satu Peta akan benar-benar menjadi satu-satunya peta yang dimiliki, diakui dan digunakan oleh semua pemangku kepentingan. Dengan Satu Data dan Satu Peta yang kokoh maka pengelolaan lahan akan jauh lebih memiliki kepastian. Wibawa negara akan kokoh karenanya.

Read More
Jokowi-di-Hutan-Terbakar

Tata Ruang Indonesia untuk Pembangunan Rendah Karbon

Data pada buku Statistik Kementerian Kehutanan 2013 menunjukkan bahwa sekitar 29,8 juta hektare kawasan hutan sudah tidak lagi memiliki kondisi biofisik hutan atau dalam kondisi terdegradasi. Adapun 15,3 juta hektare lebih kawasan non-hutan berupa hutan produksi konversi (HPK) dan area penggunaan lain (APL) adalah berupa hutan alam yang masih utuh dengan keanekaragaman hayati sangat tinggi.

Lima belas juta hektare lebih hutan pada kawasan non-hutan inilah yang sering disebut sebagai kawasan deforestasi terencana atau planned deforestation area. Kawasan deforestasi terencana ini adalah sumber emisi terencana (planned emission) yang diperhitungkan dalam besaran emisi dan hendak direduksi sebesar 29 persen pada 2030 melalui komitmen INDC (Intended Nationally Determined Contributions) yang disampaikan Indonesia pada COP21 Paris.

Jika kita anggap 1 hektare hutan alam tersebut menyimpan 150 ton karbon (standar FAO) atau sekitar 550 ton setara CO2 (dengan faktor pengali IPCC), 15,3 juta hektare hutan tersebut menyimpan 8,4 gigaton setara CO2. Dalam dokumen INDC Indonesia, tercatat besaran emisi tahunan pada 2030 adalah 2,8 gigaton setara CO2, di mana emisi sektor penggunaan lahan dan hutan hampir mencapai 1,1 gigaton setara CO2. Jadi, besaran emisi yang dapat dihindari dari perubahan kebijakan deforestasi tersebut adalah hampir tiga kali lipat besaran emisi tahunan Indonesia pada 2030. Ini hampir delapan kali lipat dari emisi sektor penggunaan lahan dan hutan tahunan pada 2030.

Presiden Joko Widodo bermaksud meredistribusi sekitar 9 juta hektare lahan untuk masyarakat sebagai salah satu janji dalam Nawa Cita. Sumber asal tanah tersebut, menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dapat berasal dari kawasan HPK maupun kawasan non-hutan pada APL.

Perencanaan tata ruang selalu meminta perluasan APL untuk kepentingan pengembangan wilayah melalui perubahan atau konversi kawasan hutan menjadi non-hutan. Misalnya, Riau pada 2012 meminta perubahan dari kawasan hutan sebesar 2,7 juta hektare.

Jika kebutuhan pencapaian target pembangunan, baik untuk redistribusi tanah maupun pengembangan wilayah adalah lahan non-hutan, 29,8 juta hektare kawasan hutan yang tidak berhutan dapat menjadi sumber utama redistribusi dan konversi tersebut. Sederhananya, hal ini dapat dilakukan dengan skema pertukaran lahan (land swap) yang menukar area pada kawasan hutan terdegradasi dengan area tegakan hutan alam primer atau sekunder.

Berdasarkan Nawa Cita, pemerintah saat ini mencanangkan pembangunan infrastruktur besar-besaran, terutama untuk pemenuhan kekurangan daya listrik. Targetnya, menyediakan 35 GW dalam lima tahun pemerintahan Kabinet Kerja. Bayangkan bahwa dalam rentang 70 tahun Indonesia merdeka kapasitas terpasang listrik kita hanya sekitar 50 GW. Jika ingin menyediakan tambahan sebesar 35 GW dalam lima tahun, PLTD dengan batu bara adalah jalan tercepat. Rencana inilah yang antara lain menyebabkan emisi sektor energi pada 2030 berdasarkan INDC mencapai 1,4 gigaton setara CO2. Batu bara sampai saat ini merupakan penghasil energi dengan tingkat emisi terbesar.

Apakah Indonesia dapat mengubah strategi dengan berpindah menggunakan lebih banyak energi bersih, baru dan terbarukan? Tidak mungkin secara besar-besaran dalam lima tahun. Tidak mungkin pula memperlambat pembangunan yang sudah tertinggal dibanding negara-negara lain. Jadi yang diperlukan adalah carbon offset atau penyeimbang karbon terhadap emisi batu bara. Langkah sederhana adalah memanfaatkan penghindaran deforestasi terencana pada sektor hutan untuk penyeimbang karbon pada sektor energi.

Penelitian World Resources Institute pada 2013–2014 tentang pengelolaan hutan dan lahan, dalam rangka pertukaran antara lahan terdegradasi dan konsesi milik swasta pada area gambut yang berhutan alam di Kalimantan Barat, menunjukkan kendala skema ini adalah regulasi pelepasan atau perubahan kawasan hutan dan rencana tata ruang. Berdasarkan regulasi, dibutuhkan setidaknya 2.273 hari atau sekitar 6 tahun untuk mengubah kawasan hutan menjadi non-hutan.

Terdapat tiga langkah paralel yang perlu dilakukan. Langkah pertama adalah meninjau ulang PP 28/2008 tentang RTRW Nasional yang perlu disesuaikan dengan penguatan pertimbangan aspek lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim. Langkah kedua adalah mereklasifikasi nasional atas status hutan dan lahan berdasarkan gambaran biofisik. Hasil reklasifikasi digunakan untuk melaksanakan langkah ketiga, yakni mengevaluasi RTRW provinsi dan kabupaten/kota.

Pemahaman yang sama secara lintas sektoral atas kebutuhan reklasifikasi hutan dan lahan menjadi penting sebagai langkah strategis untuk mencapai target pembangunan dan mengurangi emisi. Pemahaman yang sama akan menjadi landasan kolaborasi penyusunan tata ruang yang lebih menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan.

Dilansir dari tulisan oleh Nirarta Samadhi di Koran Tempo edisi Rabu, 6 April 2016
Gambar: ANTARA FOTO

Read More
Perkebunan-Teh-Tanah-Bukit

Hak Tanah Adat Kolektif untuk Kelangsungan Indonesia yang Sejahtera

Pemerintah meresmikan Program Nasional Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) pada 1 September tahun lalu melalui program nasional Penurunan Emisi dari Deforestasi (Penggundulan Hutan) dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (REDD+).

Program REDD+ di Indonesia memahami bahwa keadilan sosial adalah kunci keberhasilan untuk mengatasi perubahan iklim. Pengakuan atas hak tanah adat bersama milik masyarakat pribumi memberikan mereka aset dasar yang sangat penting yaitu tanah, yang dapat mendukung kepentingan pengentasan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan.
Hal ini penting untuk melindungi hutan kita beserta keanekaragaman hayatinya yang tentu saja hal tersebut penting untuk masa depan kita. Masyarakat adat di seluruh penjuru dunia ingin membuktikan bahwa mereka mampu menjadi pengelola pelestarian hutan, namun pada kenyataannya area hutan tersebut berangsur-angsur menyusut. Pada saat pertanian, penebangan, pertambangan, serta tekanan lainnya telah menantang kemampuan mereka dalam pengelolaan pelestarian hutan tempat mereka bergantung, justru PPMHA nampaknya ingin memutarbalikan kecenderungan tersebut.

Salah satu langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperjelas wilayah adat dan hak-hak kepemilikan wilayah tersebut. Yang kedua adalah memperkuat sumber daya lokal untuk pembangunan penghijauan serta penyediaan makanan yang dapat memberikan kesempatan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat sekitar. Hal-hal tersebut memungkinkan pengelolaan pelestarian hutan yang sekaligus menunjang peningkatan pendapatan rumah tangga.

Ketidakjelasan kepemilikan lahan dan hak menimbulkan salah satu tantangan pembangunan dan konservasi terbesar di Indonesia. Kebakaran musiman, kerawanan pangan, dan kesulitan yang tak henti-hentinya dalam mengamankan lahan untuk pembangunan infrastruktur hanyalah sebagian contoh kecil.

Hal-hal tersebut disebabkan olehburuknya koordinasi hukum pertanahan di Indonesia. Agenda yang dicanangkan REDD+ dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut adalah melalui program One Map Initiative.

Bagian lain adalah warisan dari masa lalu yang sangat tidak adil di manahal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 tentang pengelolaan hutan negara yang menghasilkan keuntungan jangka pendek tetapi eksploitasinya tidak bersifat melestarikan. Ini artinya mengeruk keuntungan yang sangat besar, tetapi mengorbankan 30.000 desa dimana lebih dari sepertiganya menggantungkan langsung pada hutan yang sehat, lahan basah, dan ekosistem untuk kesejahteraan mereka.
Pada tanggal 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi Indonesia mengeluarkan putusan yang mengkoreksi kekeliruan sejarah tersebut dengan mengembalikan hak atas hutan adat kepada masyarakat adat. PPMHA memang dirancang untuk merumuskan putusan tersebut menjadi kenyataan.

Masyarakat adat telah menjadi bagian pentingpembicaraan dan upaya untuk menemukan solusi yang adil bagi transmigran.

Saat kita mendekati ulang tahun yang kedua dari hasil putusan tersebut, banyak pekerjaan penting dalam hal penerapan perubahan yang harus diselesaikan.

Tetapi tetap tidak ada jalur resmi yang jelas untuk menggambarkan dan mendaftarkan klaim tanah adat kolektif. Badan Nasional REDD+ beserta mitranya bekerja untuk memperbaiki hal tersebut. Masyarakat perintis, kabupaten dan provinsi sedang merintis pengakuan resmi dari adat (hak kepemilikan adat) di tujuh provinsi di seluruh nusantara.
Itu semua termasuk dengan upaya untuk melakukan pemetaan hak-hak kepemilikan masyarakat Punan di Malinau, Kalimantan Utara. Pemerintah daerah seperti Jayapura di Papua telah memanfaatkan anggaran mereka sendiri untuk pemetaan masyarakat.

Pemerintah provinsi seperti juga di Jambi bekerja untuk mendapatkan pengakuan dari seluruh masyarakat adat serta sekaligus juga menyarankan pembentukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jaringan kerja Pemetaan Partisipatif Nasional (JKPP) dan masih banyak orang-orang yang bekerja tanpa lelah untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu kendala yang tersisa yaitu pada bagaimana peta masyarakat adat dapat diakomodasi di bawah kendali sistem pemerintahan untuk mengizinkan dan memperkuat klaim lahan kolektif. Sebagai solusi sementara, Badan REDD+ Nasional akan berfungsi sebagai pemelihara data yang ada. Badan ini menyambut baik klarifikasi lanjutan dari peran kelembagaan untuk finalisasi semua bidang yang terkait dengan PPMHA.

Pada tingkat makro, mengakui adat dan memperkuat keadilan sosial juga akan membangkitkan perekonomian. Ketidakjelasan atas hak tanah dan konflik kepemilikan tanah (tenurial) akan menghambat efesiensi pembangunan infrastruktur penting bagi negara.

Kasus dari seluruh ASEAN, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa klarifikasi kepemilikan lahan mengurangi konflik, risiko dan kerugian terkait. Selain itu, petani di Indonesia, yang mewakili sekitar 17 juta orang, tetap menjadi konstituen utama untuk meningkatkan hasil dan produktivitas dalam memproduksi tanaman bernilai tambah yang lebih tinggi. Ini adalah perbandingan keuntungan yang telah dirasakan oleh negara tetangga kita di Malaysia dan Thailand.
Ketika kita bekerja bagi pengakuan adat (hukum adat) wilayah dan mengembangkan mekanisme sertifikasi tanah kolektif, kita harus memastikan ketidakadilan yang tersembunyi tidak mengakar serta pemberdayaan masyarakat tidak boleh beralih menjadi beban marjinalisasi.

Artinya perlu penguatan peran penting perempuan atas akses mereka terhadap tanah dan sumber daya alam dalam pengelolaan lahan umum (komunal). Dengan kata lain masyarakat adat yang berdayalah yang akan menjadi pencari solusi dalam berbagai pemenuhan hak-hak dan juga tanggung jawab atas pemenuhan hak-hak tersebut bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masyarakat adat telah dan terus menjadi bagian penting dari pembicaraan dan upaya untuk menemukan solusi yang adil untuk transmigran dan masyarakat lokal lainnya.

Memang benar bahwa kita akan terus menghadapi pilihan-pilihan sulit di depan kita dalam mewujudkan Indonesia yang telah digambarkan di dalam UUD 1945 yaitu: “Indonesia yang adil dan makmur”. Dimana orang-orang sederajat di mata hukum, bersatu sepertihalnya berkomitmen untuk melindungi kenyataan bahwa kita memiliki keragaman dan perbedaan yang tercermin dalam bahasa, lingkungan dimana kita hidup dan cara kita beribadat.

Tetapi semakin meningkatnya kekuatan demokrasi, kemampuan kita mewujudkan hal-hal yang telah dijanjikan ke dalam realitas kehidupan tergantung pada pengetahuan kita dimana setiap pencapaian akan menguntungkan kita semua.
Secara paralel, dunia bergerak dari tujuan pembangunan di era milenium menjadi melanjutkan agenda pasca 2015. Pekerjaan Indonesia sedang disorot oleh pentas internasional.

Agenda hak asasi manusia dan keadilan sosial muncul ke permukaan pada negosiasi iklim global tahun ini yaitu di dalam Konferensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Konferensi Para Pihak 20 (COP 20) di Lima, Peru. Program REDD+ berkomitmen untuk membantu memastikan bahwa Indonesia terus memberikan contoh nyata dari pembangunan yang berkelanjutan dan adil bagi dunia.

Dilansir dari tulisan di The Jakarta Post

Read More
Deforestasi-Hutan-Indonesia

Fakta yang Menggelisahkan Tentang Penggundulan Hutan di Indonesia

Baru-baru ini, Kementerian Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Menteri No. 633/2014, tentang penetapan angka acuan tingkat emisi hutan Indonesia (FREL). Menurut SK tersebut, angka acuan tingkat emisi untuk menghitung pengurangan gas rumah kaca (GRK) di sektor kehutanan di Indonesia adalah 0,816 miliar ton (gigaton – gt). Ketika angka emisi sebenarnya lebih rendah daripada angka acuan tingkat emisi, maka angka emisi tersebut dapat dikatakan berkurang.

Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari level angka emisi biasanya hingga 26% secara mandiri atau 41% dengan bantuan asing pada 2021.

Bagian terbesar dari pengurangan emisi ini diharapkan terjadi pada sektor kehutanan dan lahan terkait, terutama melalui pengurangan emisi dari penggundulan hutan dan degradasi hutan (REDD+).

SK yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan tersebut mengklaim bahwa angka yang ditetapkan diambil berdasarkan rata-rata emisi hutan pada periode 2000-2006 dan “juga dari proyeksi emisi hutan yang akan digunakan dalam pengembangan di luar kegiatan kehutanan sampai 2020”. Meski tujuan FREL secara konteks adalah pengurangan emisi secara nasional, namun pendekatan SK tersebut dalam menyelesaikan masalah terlihat sedikit tidak transparan karena tidak menguraikan dari mana angka yang muncul berasal atau bagaimana SK tersebut berhubungan dengan tingkat penggundulan hutan.

Ketika Indonesia memulai langkah implementasi REDD+ nasional ke tingkat berikutnya di tengah debat publik atas penggundulan hutan yang terus terjadi dan kebakaran hutan di provinsi Riau dan Kalimantan Barat yang rawan masalah, timbul pertanyaan yang cukup kritis, seperti: berapa standar angka sebenarnya dari penggundulan hutan negara di luar dari keputusan menteri?

Tentu saja pertanyaan tersebut sangat sulit dijawab bahkan secara ilmiah sekalipun. Bahkan politik membuat hal tersebut semakin rumit. Belum lama ini, mongabay.com, mengutip sebuah penelitian yang diterbitkan di Nature Climate Change oleh Belinda Margono et al (2014) dari Universitas Maryland (UMD), mengatakan bahwa Indonesia menjadi penggundul hutan terbesar di dunia.

Suatu penelitian yang menggunakan data satelit beresolusi tinggi menunjukkan, bahwa Indonesia kehilangan 15,8 juta hektar hutan antara tahun 2000 dan 2012 dimana 6 juta hektar atau 38 persen di antaranya berada di hutan alam yang tak terjamah dan terdegradasi. Angka tersebut mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2012, lebih tinggi dibandingkan penelitian sebelumnya, yaitu sekitar 850.000 hektar, dan diprediksi angka tersebut akan terus meningkat.

Sementara itu, pada tahun ini Kementerian Kehutanan melaporkan bahwa penggundulan hutan primer dan hutan sekunder diperkirakan sekitar 628.000 hektar (24.500 hektar hutan primer dan 603.500 hektar hutan sekunder, yang diyakini sama dengan “hutan yang belum terjamah” dan “hutan primer yang terdegradasi” berdasarkan Margono et al) di antara tahun 2011 dan 2012.

Sebuah penafsiran berbasis citra satelit biasanya menangkap citra gambar penggundulan hutan bruto (gross deforestation), penggundulan hutan bukan net (not net deforestation) dan sekaligus juga menangkapcitra gambar hutan yang bertumbuh kembali.

Hal ini lebih tinggi dari penggundulan hutan sekitar 400.000 hektar antara tahun 2009 dan 2011 seperti yang dilaporkan oleh kementerian pada 2012, tetapi lebih rendah 1,1 juta hektar dari yang dilaporkan dalam Komunikasi Nasional Kedua ke Rapat Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) untuk 2000-2005 periode (2010). Kementerian mengklaim bahwa penggundulan hutan di Indonesia mengalami penurunan.

Angka yang manakah yang benar? Untuk memahami ini, hal-hal yang akan disampaikan berikut berguna untuk memahami bagaimana data penggundulan hutan yang sama dapat menghasilkan perbedaan penafsiran, kesimpulan serta menyebabkan implikasi kebijakan yang berbeda.

Pertama, masalah ketepatan dan penafsiran. UMD menggunakan penafsiran digital, sedangkan Kementerian Kehutanan menggunakan metode klasifikasi visual, berdasarkan citra satelit Landsat dari 5, 7, dan LDCM (Landsat 8) menjadi 23 klasifikasi cakupan lahan. Metode ini digunakan oleh kementerian dari tahun 2000 sampai 2012. Untuk hasil penafsiran kedua-duanya, jelas penilaian akurasi perlu dilakukan.

Ketika penilaian akurasi telah dilakukan, maka langkah selanjutnya barulah menuju tahap penafsiran. Penafsiran digital lebih cepat, sementara metode visual memiliki risiko yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Bagaimanapun juga citra satelit adalah gambar bumi yang tampak dari atas. Penggunalah yang menafsirkan gambar berdasarkan tingkat resolusi gambar tersebut.

Selain itu, penafsiran berbasis citra satelit biasanya menangkap citra gambar penggundulan hutan bruto (gross deforestation), penggundulan hutan bukan net (not net deforestation), dan sekaligus juga menangkap citra gambar hutan yang bertumbuh kembali.

Kedua adalah definisi. Apa definisi hutan sebenarnya serta bagaimana hutan diklasifikasikan akan menentukan definisi penggundulan hutan.

Sebagai contoh, mendefinisikan hutan sebagai area yang rimbun dengan 30 persen kanopi (habitat zona atas yang dibentuk oleh mahkota pohon dewasa) akan menghasilkan berbagai wilayah hutan dan gambar penggundulan hutan yang berbeda dari daerah dengan 10 persen kanopi. Namun, dengan 30 persen kanopi, perkebunan karet pun dapat dianggap sebagai hutan.

Khusus di Indonesia, terdapat definisi yang berbasis pada kebijakan. Kementerian Kehutanan bekerja berdasarkan definisi yurisdiksi hutan yang mungkin cakupan area hutannya lebih kecil dari area hutan yang sebenarnya di negara ini.

Oleh karena itu angka penggundulan hutan mungkin hanya terbatas pada batas kawasan hutan secara yuridiksi yang dikurangi batas kawasan di luar hutan tersebut.

Jadi, apa yang dapat dilakukan untuk memperhitungkan angka penggundulan hutan secara terpadu di Indonesia? Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengelolaan Pembangunan (UKP4) telah menyelenggarakan diskusi untuk mengatasi masalah ini di awal 2013 dan 2014.

Pesan – pesan penting dari diskusi tersebut diantaranya. Pertama, angka yang berbeda diakui sebagai hasil dari perbedaan definisi dan metodologi.

Kedua, dibutuhkannya sumber data yang transparan untuk mencapai konsistensi, integritas, dan akuntabilitas. Dengan penyetingan data yang sama, siapa pun seharusnya mampu menciptakan kesimpulan yang sama meskipun dihasilkan oleh metodologi yang berbeda.

Khusus hal ini, terdapat rekomendasi untuk membandingkan peta yang dikelola oleh Departemen Kehutanan dan UMD, serta mengadopsi produk yang tersedia lainnya (seperti yang dihasilkan oleh Sistem Akuntansi Karbon Nasional Indonesia) untuk menuju kepada data kehutanan yang kuat dan terpadu, haruslah dipertahankan dengan cara melibatkan pemerintah daerah yang bertindak sebagai penjaga data hutan lokal sekaligus data universitas lokal.

UKP4 telah diminta untuk melanjutkan peran sebagai penyedia fasilitas, sedangkan dukungan teknologi disediakan oleh pihak yang ahli serta peduli, seperti Google dan Global Forest Watch. Sementara itu, Badan Pengelolaan REDD+ (BP REDD+) juga memfasilitasi transparansi data dan informasi.

Ketiga, terdapat kebutuhan dalam pendekatan terhadap masalah pendefinisian yang hanya berkonsentrasi pada area hutan yang tersisa. Dan yang lebih diprioritaskan yaitu penggundulan hutan bruto. Berdasarkan pendekatan secara sederhana, perlu adanya usulan secara transparan tentang perangkat dasar data untuk perhitungan FREL.

Pendekatan ini juga harus meninjau proses perhitungan penggundulan hutan saat ini yang diadopsi dalam draft standar nasional Indonesia tentang perubahan tutupan lahan. Nantinya, langkah-langkah tersebut akan bertujuan untuk mematuhi komitmen pengurangan emisi Indonesia dengan menggunakan metode yang kredibel.

Keempat, dikarenakan tidak adanya peraturan yang memberi wewenang kepada lembaga khusus pemerintah untuk menerbitkan FREL Indonesia, maka seluruh peserta telah sepakat bahwa semua lembaga harus mendukung lembaga terkait yang secara sukarela mengajukan FREL Indonesia.

Bersamaan dengan dikembangkannya FREL secara empiris mengikuti panduan metodologi dari UNFCCC dan REDD+, lembaga sukarela harus menyusun proposal melalui proses yang transparan, kolaboratif, dan inklusif.

Terakhir, lingkungan yang memiliki potensi perlu dikembangkan sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan meningkatkan tata kelola.

Bagaimana cara mewujudkan FREL Indonesia? Berapa angka sebenarnya dari penggundulan hutan di negara ini? Tentu saja hal tersebut bersifat teknis, daripada bersifat politik, atau sekedar pertanyaan.

Dilansir dari The Jakarta Post