Pentingnya sebuah proses pembangunan yang berkelanjutan telah lama disadari oleh negara-negara di dunia. Puluhan tahun telah berlalu, namun komitmen tersebut baru terwujud pada bulan September tahun 2000 melalui Millennium Development Goals (MDGs). MDGs memuat komitmen dari 191 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mengusung 8 (delapan) tujuan pembangunan. Salah satu dari tujuan tersebut adalah memastikan keberlanjutan lingkungan. Selama kurun waktu 15 tahun, seluruh negara tersebut berlomba-lomba untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut melalui serangkaian kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang mereka rancang. Hasilnya pun beragam, tidak semua negara berhasil mencapainya. Namun, pencapaian beberapa negara pada tujuan pembangunan tertentu lebih baik dari negara lainnya. Kendalanya, MDGs terlalu high level, terlalu umum, dan tanpa tolok ukur yang jelas untuk menentukan keberhasilan dan kegagalannya.
Tidak berapa lama usai berakhirnya MDGs di tahun 2015, gagasan mengenai pentingnya pembangunan yang berkelanjutan tidak lantas memudar. Sebaliknya, semangat tersebut menguat seiring dengan lahirnya Sustainable Development Goals (SDGs) pada bulan September tahun 2015 dan berlaku efektif pada bulan Januari tahun 2016. SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan beserta turunannya yang lebih spesifik sehingga dianggap lebih relevan dengan berbagai karakter dan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh seluruh 193 negara anggota PBB yang mengadopsinya. Dengan demikian, setiap negara yang mengadopsinya akan lebih mudah menerjemahkannya ke dalam strategi dan kebijakan pembangunan nasional masing-masing mengingat kompleksitas dari tantangan pembangunan masa kini yang bersifat dinamis dan multidimensi sehingga perlu pendekatan lintas sektor dan lintas stakeholder dalam penyelesaiannya.
Salah satu poin penting dalam SDGs adalah terkait aksi perubahan iklim atau climate action. Pembangunan berkelanjutan harus selaras dengan upaya menurunkan laju perubahan iklim yang disepakati oleh United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) melalui Kesepakatan Paris tahun 2016. Kesepakatan Paris bertujuan membatasi peningkatan suhu permukaan bumi di bawah
1.5°C melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dan emisi karbon. Setiap negara didorong untuk menurunkan produksi emisi karbon sesuai yang disepakati dalam Intended Nationally Determined Contributions (INDC) hingga tahun 2030 atau sejalan dengan masa waktu implementasi SDGs.
Indonesia tidak ketinggalan dalam merespons tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut yang dimulai sejak keluarnya Perpres Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GK). Kini, Indonesia berusaha untuk melangkah lebih jauh ke depan dalam mengintegrasikan SDGs dan butir-butir Kesepakatan Paris dengan mengadopsi Low Carbon Development Initiatives (LCDI), sebuah rencana pembangunan yang ambisius guna mencari keseimbangan antara kelestarian lingkungan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kemakmuran. Melalui Kerjasama dengan sejumlah mitra pembangunan di tingkat nasional dan internasional yang dikoordinasi oleh Kementerian PPN/Bappenas, Indonesia akan memproduksi Laporan LCDI, dokumen yang akan diintegrasikan ke dalam RPJMN 2020-2024 untuk menciptakan RPJMN “hijau” pertama dalam sejarah pembangunan Indonesia.
Institute Deliverologi Indonesia (IDeA) mendapat kehormatan untuk menjadi bagian dari sejarah tersebut. Melalui sebuah tim ad hoc, IDeA mengambil peran dalam penyusunan kajian studi tematik rendah karbon di bidang perikanan. Dengan mengedepankan pendekatan multistakeholder, IDeAmenggalang pandangan dari para stakeholder perikanan yang menjadi landasan penting pada proses perumusan kajian studi tersebut.
Jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang tulisan ini, silakan menghubungi IDeA untuk kesempatan memperoleh konten yang lebih lengkap atau menjadwalkan diskusi terkait topik tersebut. Permintaan konten/diskusi akan ditinjau satu per satu.
